Hukum memasang Kijing pada Makam

Hukum memasang Kijing pada Makam

Tidak sedikit kita mengaku sebagai warga NU, tetapi terkadang keputusan hasil bahtsul masail kurang bergitu faham atau bahkan tidak pernah baca, padahal semua sebenarnya sudah ada, misalnya tentang bagaimana hukum memasang Kijing pada Makam

Tampak makam KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) di kompleks pemakaman keluarga pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (27/12). TEMPO/Ishomuddin

Deskripsi Masalah

Masyarakat Jawa sering melakukan "nyandi makam (memasang kijing) setelah seribu hari dari wafat seseorang dan itu terjadi di makam umum.

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya "nyandi makam" termasuk makam para Wali?

Jawaban

"Nyandi makam" atau membuat bangunan di atas kubur atau di atasnya tanpa tujuan syar'i seperti dicuri, digali binatang buas atau terkena banjir, maka hukumnya makruh jika tanahnya milik sendiri. Tetapi jika di tanah milik umum, maka hukumnya haram. Sedangkan "nyandi makam" para wali dikecualikan hukumnya, yakni menjadi mubah karena ada kepentingan untuk diziarahi.

Ibarot

“ Jika tanah itu ada pemiliknya atau lepas (tak bertuan) seperti tanah mati, maka makruh membangun kuburan untuk mayit atau bangunan di atasnya atau mengapurnya atau memutihkannya dengan kapur putih. Dan tidak apa-apa memelesternya. Dan makruh menulis di atasnya, baik menulis nama pemiliknya atau lainnya. Jika ditulis nama pemiliknya dan menisbatkannya dengan maksud agar diketahui untuk diziarahi, maka tidak makruh dengan sebatas kebutuhan, terlebih kuburnya para wali, orang alim dan orang saleh, karena kuburan itu tidak akan diketahui kecuali dengan itu ketika masanya telah lama."

(Nihayatuz Zain, Juz l, hal. 293).

Menjawab problematika umat, Kumpulan Keputusan Bahtsul Masail PC NU Klaten 2009-2014 hal 198-199